Pangandaran Butuh Pemimpin Berpengalaman; Kombinasi Birokrat dan Legislator untuk Menjawab Tantangan 2024

PANGANDARAN JAWA BARAT - Menjelang Pilkada 2024, Pangandaran dihadapkan pada berbagai persoalan kritis yang membutuhkan solusi nyata. Dalam pandangan Tedi Yusnanda N, pegiat Sarasa Pangandaran, solusi tersebut terletak pada kombinasi ideal pemimpin: seorang bupati berpengalaman di birokrasi dan wakil bupati dengan rekam jejak kuat di legislatif. Menurutnya, pasangan ini mampu mengatasi tantangan tata kelola keuangan yang berantakan, defisit anggaran, dan monopoli proyek oleh pengusaha tertentu.

• Tantangan Utama Pangandaran

Baca juga: Politik Nasional dan Pangandaran Tahun 2014

Pangandaran saat ini berada di titik krusial. Laporan keuangan yang dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih parah lagi, defisit anggaran yang besar memaksa pemerintah daerah mengajukan utang sebesar Rp. 350 Milyar, yang bisa menjadi beban berat bagi pemimpin selanjutnya. 

• Sosok Calon Bupati Berpengalaman di Birokrasi

Baca juga: Panitia Khusus VI DPRD Usulkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Jadi Perda

Untuk mengatasi masalah kompleks ini, Tedi Yusnanda N menekankan pentingnya seorang bupati yang memahami seluk-beluk birokrasi. Pengalaman dalam pemerintahan memberikan keunggulan dalam mengelola administrasi publik, merumuskan kebijakan yang tepat, dan memastikan implementasinya secara efektif. Pemimpin dengan latar belakang birokrasi dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan menghapus praktik-praktik korupsi yang sudah mengakar.

• Calon Wakil Bupati dengan Rekam Jejak Legislasi

Baca juga: Fraksi Partai Golongan Karya Menerima dan Menyetujui Tujuh Raperda untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Di sisi lain, Tedi Yusnanda N juga menggarisbawahi perlunya seorang wakil bupati dengan latar belakang legislatif. Pengalaman di legislatif memastikan bahwa suara rakyat terdengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan. Wakil bupati seperti ini memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, membangun konsensus, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di forum-forum penting. Kombinasi ini akan menciptakan sinergi antara eksekutif dan legislatif, memastikan setiap program berjalan dengan dukungan penuh.

• Potensi Kekuatan Pasangan Ini

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Menurut Tedi, kombinasi bupati berpengalaman di birokrasi dan wakil bupati dengan latar belakang legislatif menawarkan potensi besar untuk mengatasi berbagai persoalan di Pangandaran. Mereka dapat menerapkan kebijakan yang efisien dan akuntabel, mengelola anggaran dengan bijak, serta memberantas korupsi. Dengan pengalaman di birokrasi, bupati akan mampu merumuskan strategi yang tepat untuk menyeimbangkan keuangan daerah. Sementara itu, wakil bupati dengan pengalaman legislatif dapat memastikan setiap kebijakan mendapat dukungan politik yang diperlukan untuk implementasi yang sukses.

• Acceptability di Masyarakat

Baca juga: Rancangan Peraturan Daerah Ketahanan Pangan Ditetapkan DPRD Pangandaran Jadi Peraturan Daerah

Pasangan ini, menurut Tedi Yusnanda N, juga memiliki acceptability yang tinggi di masyarakat. Kombinasi ini mencerminkan representasi dari berbagai elemen masyarakat Pangandaran yang menginginkan perubahan dan perbaikan nyata. Sosok bupati dan wakil bupati ini bisa menjadi simbol harapan dan perbaikan, menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah yang selama ini menghantui Pangandaran.

• Menjawab Tantangan 2024

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pilkada 2024 menjadi momen krusial bagi Pangandaran. Tedi Yusnanda N menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berjanji, tetapi juga mampu memberikan hasil nyata. Kombinasi bupati berpengalaman di birokrasi dan wakil bupati dengan rekam jejak legislatif adalah pasangan ideal yang dibutuhkan Pangandaran untuk menjawab tantangan ini.

Pasangan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, memperbaiki tata kelola keuangan, mengatasi defisit anggaran, dan memberantas korupsi. Dengan demikian, Pangandaran bisa melangkah ke depan dengan percaya diri, membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya. (T.Y.N)